Masuk Pekan Kedua WFH, Pemkab Kampar Intensifkan Monitoring OPD

HomeDaerahKab. Kampar

Masuk Pekan Kedua WFH, Pemkab Kampar Intensifkan Monitoring OPD

Pj Sekda Kampar mengajak Pelaku Usaha Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak.
Usai Dilantik, Pj Gubri Ramah Tamah Bersama Pj Bupati/Walikota se-Provinsi Riau, S.F Hariyanto : “Katanya Riau berduit tapi jalannya penuh lobang.”
Ricana Djayanti Hambali Tinjau Dan Serahkan Bantuan Kepada Balita Penderita Stunting.

Bangkinang Kota, perjuanganrakyat.com – Pemerintah Kabupaten Kampar terus memastikan kebijakan Work From Home (WFH) berjalan efektif. Memasuki pekan kedua penerapan sistem kerja tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar turun langsung melakukan peninjauan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (17/4/2026).

Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah mendorong efisiensi anggaran serta penghematan energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Inspektur Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Riedel Fitri, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya. Menariknya, monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai simbol penerapan gaya kerja hemat energi sekaligus pola hidup sehat.

Sejumlah instansi yang dikunjungi antara lain Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, hingga Puskesmas Laboy Jaya.

Dalam arahannya, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh aparatur tetap menjaga produktivitas dan disiplin kerja meskipun sebagian menjalankan tugas dari rumah.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan maksimal. WFH ini adalah bagian dari transformasi kerja yang harus meningkatkan kinerja, bukan menurunkannya,” tegasnya.

Ia juga meminta setiap pimpinan OPD untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, Ardi Mardiansyah menyebutkan bahwa kegiatan monitoring ini penting untuk melihat kesiapan perangkat daerah dalam beradaptasi dengan sistem kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil peninjauan, pelaksanaan WFH di berbagai OPD dinilai berjalan cukup baik. Layanan kepada masyarakat tetap berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi guna menyempurnakan penerapan kebijakan ini, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan.(adv)

COMMENTS